TOLITOLI, Kliknusantara.com| Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli akan kembali melakukan pemanggilan terhadap Eks Ketua Partai Hanura Tolitoli, Agustinus Due Dopo tersangkut kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan parpol

Tolitoli, Kliknusantara.com| Komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli melakukan pemberantasan kasus korupsi nampaknya tak main-main. Meski mendapat tekanan dari pihak-pihak yang ingin lolos dari jeratan sangkar besi,

Tolitoli, Kliknusantara.com| Kasus dugaan korupsi di proyek Pasar Rakyat Desa Galumpang di Kabupaten Tolitoli dengan nilai 5,3 M, Tahun Anggaran 2018, naik tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli,

Tolitoli, Kliknusantara.com| Beberapa kali mangkir, rekanan proyek Pasar Galumpang, Beny Candra, akhirnya diperiksa oleh tim penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli, Sulawesi Tengah, Kemunculan Beny Candra

JAKARTA, Kliknusantara.com| Penelusuran panjang dalam upaya mengurai dugaan kejahatan ekonomi berskala besar produk impor velg motor sebagaimana pemberitaan beberapa media sebelumnya, mulai ada titik terang.Sebuah upaya

TOLITOLI, Kliknusantara.com| Polres Tolitoli resmi menahan Bendahara Desa Oyom, Sahmudin alias Mudin sejak 7 Maret 2025. Tersangka di tangkap di rumahnya setelah penyidik dari unit Tipikor Polres Tolitoli berkoordinasi

Jakarta, kliknusantara.com| Terkait pemberitaan pemasaran produk velg motor tanpa bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) ditayangkan media ini sebelumnya, mendapat respon bantahan dari Bos PT. Elite Enam

MUSIRAWAS, Kliknusantara.com| Kegiatan debat publik calon bupati dan wakil bupati kabupaten Musirawas tahun 2024 yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum KPU Musirawas pada

TOLITOLI,  Kliknusantara.com| Kasus Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Tahun 2023- 2024 yang saat ini sudah masuk dalam penyidikan Kejari Tolitoli tidak akan di hentikan apa lagi untuk main mata dengan

PALU, Kliknusantara.com| Gegara jadi calo penerimaan polri pada tahun 2022, oknum perwira Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial AKP M dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan dari