JAKARTA, KLIKNUSANATARA.com| Soal jilbab Paskibraka, Sekjen PKS, Habib Aboebakar Alhabsyi merespon pidato Presiden Joko Widodo yang menekankan menjaga toleransi di tengah keragaman. 

"Tadi dalam salah satu point pidato Kenegaraan, Pak Presiden menyampaikan bahwa Dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia, tantangannya adalah bagaimana negara menjaga toleransi dan harmoni di tengah keragaman tersebut," Ujar Habib Aboebakar Alhabsyi di Jakarta (16/8/2024). 

Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini haruslah digaris bawahi. Khususnya terkait polemik pelarangan penggunaan jilbab untuk pasukan pengibar bendera Pusaka (Paskibraka) Putri nasional. 

Dikatakannya, penggunaan hijab adalah salah satu implementasi konstitusi. Dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 dengan jelas menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

"Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini sangat relate dengan kondisi kekinian. Ini adalah tantangan, dimana masih ada pejabat yang melakukan tindakan di luar aturan konstitusi," ujarnya. 

Habib Aboebakar menegaskan, dari teks konstitusi tersebut sudah jelas bahwa siapa pun yang melarang atau pun menghalang-halangi seorang Muslimah untuk mengenakan jilbab, maka sejatinya dia telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

"Kita berharap, pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini dipedomani oleh seluruh jajaran pemerintahan. Sehingga toleransi dan harmoni di tengah keragaman akan bisa dijaga dengan baik," tutupnya.... (Id). 

*

_Anggota Komisi III DPR/Sekjen PKS_